TARAKAN – Inspektorat Kota Tarakan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi perwakilan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tarakan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Imbaya, Kantor Wali Kota Tarakan, Rabu (14/10/2026).
Sosialisasi yang diikuti oleh 50 peserta delegasi parpol dan ormas ini merupakan tindak lanjut dari surat Wali Kota Tarakan tertanggal 8 Juli 2026 tentang Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan edukasi antikorupsi, tidak hanya di lingkungan internal pemerintah daerah, tetapi juga kepada mitra eksternal.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan, Mohammad Haris, S.H., M.Hum. Memasuki sesi materi, narasumber dari Inspektorat Kota Tarakan, Marthen Rombe, S.E., memaparkan konsep dasar gratifikasi, kategori yang wajib maupun tidak wajib dilaporkan, serta batasan tegas antara gratifikasi, suap, dan pemerasan.
Untuk memudahkan peserta dalam mengambil keputusan di lapangan, Marthen turut memperkenalkan metode PROVE IT (Purpose, Rules, Openness, Value, Identity, Ethics, dan Timing). Metode ini merupakan panduan refleksi cepat yang dapat digunakan seseorang sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak suatu pemberian.
Selain pemahaman konsep, peserta dibekali panduan teknis pelaporan dugaan pelanggaran melalui kanal Whistleblowing System (WBS) Inspektorat Kota Tarakan yang disampaikan oleh Wida Rhamadani, S.E., dan Rini Rosalina, S.Pi. Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara daring melalui laman resmi inspektorat.tarakankota.go.id pada menu SIMWAS, lalu memilih WBS.
Dalam sesi tersebut dijelaskan bahwa laporan yang diajukan sebaiknya memuat kronologi perbuatan, pihak yang terlibat, waktu, lokasi, serta bukti permulaan yang memadai. Sistem ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor, termasuk opsi anonim, serta menyediakan fitur Pantau Status menggunakan kode akses khusus untuk melacak tindak lanjut pengaduan.
Dari hasil diskusi selama kegiatan, terpetakan bahwa sebagian besar peserta masih membutuhkan pendalaman terkait perbedaan hukum antara gratifikasi, suap, dan pemerasan, serta mekanisme pelaporannya. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus menggencarkan edukasi serupa secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, para perwakilan parpol dan ormas diharapkan memiliki pedoman praktis dalam berinteraksi dengan aparatur sipil negara maupun penyelenggara negara. Inspektorat Kota Tarakan juga mendorong parpol dan ormas untuk menjadi mitra strategis dalam mengawasi sekaligus menanamkan nilai integritas di lingkungan masing-masing demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. (IMH/Inspektorat)